
Forum Anggota (FORA) INKINDO DIY
Siap hadapi tantangan di tahun 2023

Malam Puncak HUT Inkindo
Malam puncak perayaaan HUT Inkindo ke-43

HUT-43 Inkindo
Perayaan HUT Inkindo ke-43


Profil
GALERI KEGIATAN
BERITA
Dokumentasi kegiatan dan agenda yang telah dilaksanakan


Mitra
Beberapa perusahaan rekanan yang bekerjasama dengan kami


Regulasi
Regulasi-regulasi terbaru yang ada di Inkindo
Undang - Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
LihatUndang undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2O2O TENTANG CIPTA KERJA
LihatUndang undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI
LihatUndang undang No 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN
LihatLampiran IA PerMen PUPR No 6 Tahun 2021
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
LihatLampiran IB 1 PerMen PUPR No 6 Tahun 2021
TENTANG TATA CARA PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA TAHUNAN DAN FORMAT LAPORAN KEGIATAN USAHA TAHUNAN
LihatLampiran IB 2 PerMen PUPR No 6 Tahun 2021
TENTANG FORMAT LAPORAN KEGIATAN USAHA TAHUNAN
LihatLampiran II PerMen PUPR No 6 Tahun 2021
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
LihatKEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 713 /KPTS/M/2022
TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI DAN SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI BIDANG JASA KONSTRUKSI
LihatKKEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 1410/KPTS/M/2020
TENTANG ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI, ASOSIASI PROFESI JASA KONSTRUKSI DAN ASOSIASI TERKAIT RANTAI PASOK JASA KONSTRUKSI TERAKREDITASI
LihatKEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 144/KPTS/DK/2022
TENTANG PENETAPAN STANDAR SKEMA SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI
LihatKEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 89/KPTS/DK/2021
TENTANG PENETAPAN STANDAR SKEMA SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI
LihatLAMPIRAN SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 21/SE/M/2021
TATA CARA PERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA, PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENTSI KERJA KONSTRUKSI, DAN PEMBERLAKUAN SERTIFIKAT BADAN USAHA SERTA SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI
LihatUndang - Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
LihatUndang undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2O2O TENTANG CIPTA KERJA
LihatUndang undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI
LihatUndang undang No 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN
LihatLampiran IA PerMen PUPR No 6 Tahun 2021
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
LihatLampiran IB 1 PerMen PUPR No 6 Tahun 2021
TENTANG TATA CARA PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA TAHUNAN DAN FORMAT LAPORAN KEGIATAN USAHA TAHUNAN
LihatLampiran IB 2 PerMen PUPR No 6 Tahun 2021
TENTANG FORMAT LAPORAN KEGIATAN USAHA TAHUNAN
LihatLampiran II PerMen PUPR No 6 Tahun 2021
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
LihatKEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 713 /KPTS/M/2022
TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI DAN SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI BIDANG JASA KONSTRUKSI
LihatKKEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 1410/KPTS/M/2020
TENTANG ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI, ASOSIASI PROFESI JASA KONSTRUKSI DAN ASOSIASI TERKAIT RANTAI PASOK JASA KONSTRUKSI TERAKREDITASI
LihatKEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 144/KPTS/DK/2022
TENTANG PENETAPAN STANDAR SKEMA SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI
LihatKEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 89/KPTS/DK/2021
TENTANG PENETAPAN STANDAR SKEMA SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI
LihatLAMPIRAN SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 21/SE/M/2021
TATA CARA PERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA, PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENTSI KERJA KONSTRUKSI, DAN PEMBERLAKUAN SERTIFIKAT BADAN USAHA SERTA SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI
Lihat